Lingkungan menjadi salah satu isyu strategis dalam pembangunan di Indonesia sejak decade 1980-an setelah Indonesia hadir dalam Konferensi Pembnagunan Dan Lingkungan di Stockholm yang mengahasilkan Deklarasi Stockholm (1972). Konferensi dunia ini merupakan suatu review secara global mengenai dampak kegiatan pembangunan terhadap sumberdaya alam dan kualitas lingkungan yang disepakati mengalami penurunan yang serius. Dalam konferensi tersebut Indonesia diwakili oleh Panitia Nasional yang kemudian juga bertugas untuk pelembagaan pengelolaan lingkungan di Indonesia. Manifestasinya adalah pembentukan Kepenterian Kependudukan Dan Lingkungan Hidup pada tahun 1979 dan rancangan peraturan-perundangan yang diundangkan melalui UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang KPPLH. Selanjutnya secara berkesinambungan Indonesia terlibat aktif dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari komunitas global dan dalam rangka pengendalian pembangunan dalam negeri. Salah satunya adalah perkuatan pelembagaan pengelolaan lingkungan melalui pembentukan Pusat Studi Lingkungan (PSL) di Perguruan Tinggi Negeri, yang kemudian meluas dan kini berjumnlah 120 PSL di PTN di Indonesia.

Latar belakang tersebut memberikan pemahaman bahwa keberadaan unit pusat lingkungan hidup (PSL) di Perguruan Tinggi selain merupakan inisiatif komunitas akademik, juga menjadi bagian dari kepentingan Pemerintah RI untuk mempercepat dan memperkuat konsolidasi prakarsa, inovasi, dan tindakan dalam menanggapi permasalahan lingkungan yang berkembang menjadi modis hubungan internasional maupun domestic. Fungsi PSL yang diharapkan oleh Pemerintah adalah membantu tugas-tugas deseminasi pemahaman, kesadaran, dan kemampuan Pemerintah dan masyarakat luas dalam pengelolaan lingkungan; penelitian mengenai kompleksitas permasalahan lingkungan; interaksi ekologis antara pemanfaatan sumberdaya dan konservasi; dan substitusi kelangkaan menjadi keberlanjutan. Didalamnya etrkandung sains, teknologi, dan kebudayaan. Dalam kepentingan tersebut kemudian PSL seluruh Indonesia berhimpun dalam BK-PSL (Badan Koordinasi PSL) yang setiap dua tahun bertemu dalam Konferensi Nasional untuk membahas perkembangan baru dalam pelaksanaan tugas-tugasnya sebagai mitra Pemerintah dan masyarakat luas.

Komunitas ITB termasuk salah satu yang terlibat paling awal dalam gerakan lingkungan di Indonesia dengan berdirinya PSLH-ITB pada tahun 1979. Bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat Indonesia mempelajari dan melakukan eksplorasi permasalahan lingkungan global, regional, dan local; mencari format pelembagaan yang lebih baik; serta melakukan deseminasi pengetahuan kepada masyarakat luas dan Pemerintah. Dalam perkembangannya, peran tersebut nyatanya belum berubah secara signifikan, namun diperlukan orientasi yang lebih terfokus. Ke dalam (ITB), perannya lebih jelas, oleh karena wataknya adalah interdisiplin. PSLH-ITB menjadi interphase dan jembatan antara perkembangan IPTEK dan kebijakan yang relevan dengan kondisi empiric yang berlangsung dalam masyarakat. Arah dan domainnya bukan spesialisasi, namun integrasi. Sehingga kepentingan keberadaan PSLH-ITB adalah akumulasi kemampuan dan kepakaran untuk mengintegrasikan berbagai ilmu yang relevan dan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang membutuhkan, baik Pemerintah, swasta, maupun masyarakat sebagai stakeholders pembangunan di luar ITB.

Visi

Penggerak perwujudan pengelolaan lingkungan yang berkualitas dan terintegritas

Misi

1. Mendorong, menunjang, mempengaruhi inspirasi, orientasi, kebijakan, dan regulasi pengelolaan lingkunganuntuk kepentingan utama negara dan bangsa Indonesia(Ultimate Value),
2. Memperkuat peran sebagai institutional clearing house untuk membangun ultimate value dalam pengelolaan lingkungan,
3. Meningkatkan kapasitas dan inovasi lembaga dan individu yang menjadi unsur publik untuk berperanserta dalam pengelolaan lingkungan secara berkualitas.