Laporan Kegiatan/Proyek /Penelitian 2020

  1. Nama Kegiatan/Proyek/Penelitian:
    • Pekerjaan Penyusunan Kajian Penetapan Kriteria Standar Pengolahan Air Limbah Domestik
  2. Perioda Kegiatan/Proyek/Penelitian:
    • 22 Juni 2020 – 20 Agustus 2020
  3. Mitra Kerjasama:
    • Direktorat Pengendalian Pencemaran Air, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
  4. Anggota Kegiatan/Proyek/Penelitian:
    1. Prof. Tjandra Setiadi, PSLH dan Fakultas Teknologi Industri, ITB.
    1. Dr. Arief Sudrajat, Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB
    1. Nida Maisa Zakiya, M.T., Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB.
    1. Guntur Adisurya Ismail, Fakultas Teknologi Industri, ITB.
    1. Wika Maulany Fatimah, S.T., Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB.
  5. Ringkasan Kegiatan/Proyek/Penelitian

Ringkasan

Akses terhadap sanitasi di Indonesia belum sepenuhnya merata dengan pemenuhan akses per tahun 2019 berada pada tingkat layak sebesar 77,4%, tingkat aman sebesar 7,5%, dan masih terdapat penduduk yang melakukan buang air besar sembarangan (BABS) sebesar 7,6%. Akses terhadap sanitasi di Indonesia mengalami peningkatan sebesar rata-rata 2,3% per tahun dari tahun 2011 hingga 2019, dengan penurunan BABS rata-rata 1,4% per tahun pada jangka waktu yang sama (Susenas, BPS 2019, diolah oleh Bappenas). Berdasarkan Perpres No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, target akses sanitasi air limbah domestik yang ditargetkan adalah 0% BABS dan meningkatnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak menjadi 90% (termasuk di dalamnya 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman). Di dalam pemenuhan gap ini, sistem infrastruktur sanitasi yang digunakan di Indonesia terdapat 2 jenis, bergantung pada jumlah jiwa yang dilayani pada cakupan layanannya, yaitu sistem setempat dan sistem terpusat. Dengan meningkatnya jumlah penduduk, maka akan lebih banyak air limbah domestik yang dihasilkan, dan diperlukan peningkatan akses terhadap sanitasi untuk melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan tersebut.

Baku mutu air limbah domestik telah diatur pada PermenLHK no 68 Tahun 2016. Dalam Peraturan Menteri tersebut, terdapat 18 sektor penghasil air limbah domestik yaitu Rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, perniagaan, pasar, rumah makan, balai pertemuan, arena rekreasi, permukiman, industri, IPAL kawasan, IPAL permukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api,terminal dan lembaga pemasyarakatan. Namun pada pelaksanaannya penerapan Peraturan Menteri tersebut mengharuskan pengecekan berkala terhadap baku mutu seluruh air limbah domestik yang dihasilkan dan akan dibuang ke lingkungan. Hal ini akan menyulitkan tim pengawas dalam pemberlakuan aturan tersebut. Apabila sistem pengawasan dan pemantauan dari pembuangan air limbah domestik lemah dan sulit, dikhawatirkan terjadinya pencemaran lingkungan yang sulit terkendali.

Adapun peraturan terkait Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) dijelaskan pada PermenPUPR no 4 Tahun 2017. Dalam Peraturan Menteri PUPR ini dijabarkan bahwa SPALD di Indonesia terdiri dari 2 sistem, yakni SPALD Setempat (SPALD-S) dan SPALD Terpusat (SPALD-T). Namun dalam peraturan ini hanya mengatur pengawasan secara teknis, non teknis dan kondisi lingkungan tanpa pengecekan baku mutu limbah yang telah diolah. Hal ini dalam jangka panjang akan menjadi masalah tersendiri karena tidak terkendalinya proses SPALD dan pemantauan air limbah domestik hasil pengolahan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, diperlukan sebuah batasan minimal pemberlakuan persyaratan baku mutu air limbah, namun tetap memperhatikan dampak lingkungan dan menghindari penyalahgunaan aturan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pembuatan dokumen rekomendasi teknologi dan pedoman penggunaan dan pemantauan sistem pengolahan air limbah domestik diharapkan akan memudahkan pengendalian pencemaran dan keberlangsungan sistem pengolahan air limbah domestik.

Hasil

SDGs Goal: 6   #SDGsGoalsITB